Kampar – Gelombang sorotan publik terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kampar kian menguat. Isu ini tidak hanya menyeret nama Puskesmas Kubang Jaya, tetapi juga memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kampar, dr. Asmara Fitrah Abadi, MM, yang dinilai belum mengambil langkah tegas.
Dugaan pungli tersebut mencuat dalam pelaksanaan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang sejatinya dirancang sebagai layanan tanpa biaya bagi masyarakat. Namun, di lapangan, muncul keluhan warga terkait adanya permintaan sejumlah uang dengan berbagai dalih.
Sorotan paling tajam tertuju pada Puskesmas Kubang Jaya. Kepala puskesmas, Sri Ratnawilis, disebut dalam berbagai informasi yang beredar sebagai pihak yang diduga mengetahui praktik tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari yang bersangkutan.
Situasi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: sejauh mana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berjalan?
Sejumlah kalangan menilai, sebagai pimpinan tertinggi di sektor kesehatan daerah, dr. Asmara Fitrah Abadi seharusnya tidak tinggal diam terhadap isu yang telah menjadi perbincangan publik. Ketiadaan langkah konkret justru memunculkan persepsi adanya pembiaran.
“Ini bukan sekadar isu kecil. Ini menyangkut hak masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis. Jika benar terjadi, maka ini adalah pelanggaran serius,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Program CKG merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dasar secara merata. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam implementasinya dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tujuan program.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih menunggu respons.
Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah. Transparansi, audit internal, serta investigasi menyeluruh menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda.
Jika dugaan ini terbukti, maka tidak hanya mencoreng institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke ranah hukum.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas birokrasi kesehatan di Kampar—apakah akan dibersihkan secara tegas, atau justru dibiarkan menjadi preseden buruk dalam pelayanan publik.
---
Catatan: Informasi yang disajikan dalam berita ini merupakan dugaan yang berkembang di masyarakat dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait.
---
Penulis: Tim Redaksi etalasenews
Wartawan: Redaksi etalasenews.com
---
#EtalaseNews #Kampar #DinkesKampar #PuskesmasKubangJaya #DugaanPungli #CKG #PelayananKesehatan #TransparansiPublik #BeritaRiau