PEKANBARU – Persidangan kasus dugaan SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi panggung terbukanya praktik yang selama ini diduga tersusun rapi di balik meja birokrasi. Nama Sekretaris DPRD (Sekwan), Hambali Nanda Manurung, mencuat dalam persidangan dan langsung menyita perhatian publik.
Di bawah sumpah, Sekwan mengungkap mekanisme perjalanan dinas yang memantik tanda tanya besar. Pengurusan tiket disebut dilakukan melalui ajudannya, Jhonny Andrean, yang kini menjadi terdakwa dalam perkara perintangan penyidikan. Skema pembayaran pun terungkap tidak lazim—tiket ditalangi lebih dulu, sementara administrasi menyusul belakangan.
Fakta lain yang lebih mencengangkan terkuak di ruang sidang: perjalanan dinas yang secara dokumen tercatat selama tiga hari, dalam praktiknya hanya dijalankan satu hingga dua hari. Namun, anggaran tetap dicairkan penuh tanpa koreksi. Pola ini menguatkan dugaan adanya manipulasi sistematis dalam laporan perjalanan dinas.
Sorotan kian tajam ketika terungkap adanya uang tunai sekitar Rp49 juta yang ditemukan di dalam jok motor terdakwa. Sekwan mengakui uang tersebut miliknya dan disebut diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat. Namun, pengakuan itu justru memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola keuangan yang dinilai jauh dari prinsip transparansi.
Tidak berhenti di situ, penyidik juga mengungkap temuan puluhan stempel instansi yang diduga digunakan untuk melegitimasi dokumen perjalanan dinas. Sekwan membantah keterlibatan dalam penggunaan stempel tersebut, tetapi keberadaan barang bukti itu mempertegas indikasi praktik administratif yang menyimpang.
Menariknya, terdakwa tidak membantah satu pun keterangan yang disampaikan Sekwan di persidangan. Sikap ini justru memperkuat kesan bahwa rangkaian praktik tersebut bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dan terstruktur.
Hingga kini, persidangan masih terus bergulir dengan fokus pada penelusuran alur dana, keabsahan dokumen, serta dugaan adanya upaya menghalangi proses hukum. Kasus ini tidak lagi sekadar soal perjalanan dinas, tetapi telah menjelma menjadi potret buram pengelolaan anggaran publik.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum: apakah pengusutan akan berhenti di satu titik, atau justru membuka pintu pada aktor-aktor lain di balik skema yang diduga telah berlangsung lama ini.
---
?? Catatan kaki: Berita ini bersumber dari Tim Redaksi etalasenews.com
---
#Tagar
#EtalaseNews #SPPDFiktif #DPRDPekanbaru #KorupsiDaerah #SkandalAnggaran #HukumIndonesia #RiauMemanggil #BreakingNews