KAMPAR – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kampar, Rusdi Hanif, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai kinerja dinas yang dipimpinnya belum maksimal dalam menangani berbagai persoalan pemukiman dan pertanahan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.
Beberapa isu yang mencuat antara lain persoalan tata kelola kawasan permukiman, dugaan lambannya penanganan kebutuhan infrastruktur lingkungan, hingga persoalan pertanahan yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Kondisi tersebut memicu kritik dari masyarakat yang berharap adanya langkah cepat dan tegas dari pemerintah daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan elemen publik di Kampar meminta Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perkim. Evaluasi dinilai penting agar pelayanan publik di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau memang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, sebaiknya diganti dengan figur yang lebih kompeten dan mampu bekerja cepat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut masyarakat, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perkim harus diisi oleh pejabat yang memiliki kapasitas manajerial, pemahaman teknis, serta keberanian mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.
Publik kini menunggu langkah Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam merespons berbagai kritik tersebut. Evaluasi pejabat dianggap menjadi bagian penting dalam upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perkim Kampar terkait berbagai sorotan tersebut.
Tim Redaksi etalasenews.com