PEKANBARU – Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, melontarkan bantahan tegas dalam sidang lanjutan perkara dugaan praktik setoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Di hadapan majelis hakim, Wahid menyebut sejumlah keterangan saksi tidak sesuai fakta dan sarat kebohongan.
Dengan nada serius, Wahid menepis tudingan bahwa dirinya pernah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tunduk kepada kepala dinas dalam konteks yang menyimpang.
> “Saya tak pernah mengucapkan harus taat pada kadis. Ini semua bohong, ini pembohongan,” tegas Wahid di ruang persidangan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu momen paling tajam dalam jalannya sidang, yang sejak awal menyita perhatian publik Riau.
Soroti Sikap Para Saksi
Wahid mempertanyakan mengapa para saksi yang mengaku mengalami tekanan tidak pernah menyampaikan langsung kepadanya saat ia masih menjabat aktif sebagai gubernur.
Ia mencontohkan pertemuannya dengan Ardi pada Agustus lalu di kediamannya. Menurut Wahid, saat itu Ardi datang untuk meminta rekomendasi mutasi sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak.
Namun, kata Wahid, dalam pertemuan tersebut tidak ada satu pun pembahasan mengenai setoran.
> “Kalau memang ada, kenapa saat itu tidak ditanyakan? Kesempatannya ada,” ujarnya.
Ia juga menilai, secara psikologis seseorang yang merasa tertekan seharusnya mencari perlindungan kepada pimpinan tertinggi.
> “Kalau merasa terancam, kenapa tidak pernah melapor ke saya?” katanya.
Klaim Sudah Larang Praktik Uang Setoran
Dalam keterangannya, Wahid justru mengaku telah lebih dahulu mengingatkan jajaran pemerintahan agar tidak melakukan praktik pemberian uang atau setoran.
Larangan itu, menurutnya, disampaikan melalui surat resmi serta komunikasi pribadi melalui aplikasi pesan singkat.
> “Saya sudah melarang. Ada suratnya, juga saya sampaikan lewat WhatsApp pribadi,” jelasnya.
Polemik “Matahari Satu”
Wahid juga menanggapi istilah “matahari satu” yang sempat mencuat dalam persidangan. Ia menjelaskan, kalimat tersebut merujuk pada pentingnya satu komando dalam pemerintahan, bukan bentuk dominasi kekuasaan.
Menurutnya, pesan itu ia terima saat bertemu mantan Gubernur Riau, Syamsuar, yang mengingatkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
> “Saya tidak mau ada persepsi gubernur satu dan gubernur dua. Kalau ada dua pusat kekuasaan, pemerintahan bisa rusak,” tegasnya.
Nilai Kasus Terasa Disetting
Lebih jauh, Wahid menilai rangkaian tuduhan terhadap dirinya terkesan dibangun secara sistematis.
Ia mencontohkan saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Bappeda, yang menurutnya hanya berlangsung singkat, namun kemudian digambarkan seolah menjadi agenda besar.
> “Saya datang mendadak, tidak sampai 15 menit, tapi didramatisir begitu hebat,” ucapnya.
Ia juga membantah isu pengumpulan telepon genggam dalam sebuah pertemuan di rumah dinas gubernur serta menepis kehadiran sejumlah nama yang disebut ikut rapat resmi.
Pernyataan Penutup Bernada Moral
Di akhir keterangannya, Wahid menyampaikan pernyataan keras bernuansa moral dan religius.
> “Jika mereka berbohong, saya minta mereka dihukum Allah SWT, sampai ke anak cucunya,” katanya.
Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan dan pendalaman alat bukti dari para pihak.
Catatan Redaksi: Seluruh isi persidangan merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Setiap pihak tetap memiliki hak pembelaan dan asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi.
Penulis: Wartawan Etalasenews.com
#EtalaseNews #AbdulWahid #GubernurRiau #SidangKorupsi #RiauHariIni #BeritaPekanbaru #PolitikRiau #PemprovRiau #FaktaSidang #NewsUpdate
