BANGKINANG – DPRD Kabupaten Kampar melalui Panitia Khusus (Pansus) I melontarkan sejumlah catatan penting dan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (20/4/2026).

Meski secara umum jalannya pemerintahan dinilai berada pada koridor yang baik, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah sektor yang belum menunjukkan hasil maksimal. Karena itu, perbaikan menyeluruh dinilai tak bisa lagi ditunda.

Ketua Pansus I DPRD Kampar, Ramli, menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan masih perlunya penguatan serius pada sisi perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kerja.

> “Kinerja pemerintah daerah sudah berjalan, tetapi masih harus ditingkatkan secara terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ramli, yang juga Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kampar.

Sorotan tajam DPRD tertuju pada aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaksanaan program strategis serta pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tak hanya itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. DPRD meminta langkah konkret dan berkelanjutan untuk menekan angka putus sekolah serta memastikan kualitas layanan kesehatan menjangkau seluruh wilayah Kampar tanpa kesenjangan.

Dalam bidang birokrasi, DPRD juga menilai penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan berbasis kebutuhan organisasi, bukan sekadar penempatan administratif. Langkah ini dinilai penting agar kinerja setiap OPD lebih efektif dan produktif.

Sementara itu, inovasi pelayanan publik seperti sistem jemput bola diminta tidak berhenti pada tataran konsep dan seremoni. Program tersebut harus hadir nyata, konsisten, dan dapat diakses masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Selain menyoroti pelayanan, Pansus juga menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran, peningkatan mutu layanan seluruh OPD, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar benar-benar menjadi mesin pendapatan daerah dan pendorong pembangunan.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan menerima seluruh catatan DPRD sebagai bahan evaluasi serius untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.

> “Kami menyambut baik rekomendasi DPRD sebagai masukan penting agar program pembangunan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia juga menegaskan seluruh OPD dan BUMD wajib meningkatkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Bupati Kampar, Pj Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam forum tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan Kampar bergerak lebih efektif, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Penulis: Wartawan Etalasenews.com

#Kampar #DPRDKampar #AhmadYuzar #LKPj2025 #Bangkinang #EtalaseNews #BeritaKampar #Riau #PelayananPublik #TransparansiAnggaran