PEKANBARU – Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Pekanbaru yang berlangsung hampir dua tahun mulai menjadi sorotan publik. Posisi strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak birokrasi itu hingga kini masih diisi oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) secara bergantian.
Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa jabatan sepenting Sekda tak kunjung diisi secara definitif? Apakah ada alasan administratif, atau justru ada kepentingan tertentu di balik lambannya penetapan pejabat tetap?
Sejumlah kalangan menilai, status Plt yang terus diperpanjang berpotensi menciptakan birokrasi yang tidak stabil. Sebab, pejabat Plt dinilai memiliki ruang gerak terbatas dan rentan terhadap tekanan politik, karena sewaktu-waktu bisa diganti.
“Kalau terlalu lama Plt, roda pemerintahan bisa tidak maksimal. Banyak keputusan strategis jadi serba hati-hati,” ujar salah seorang pengamat pemerintahan yang enggan disebut namanya.
Tak hanya itu, jabatan Sekda juga diketahui memiliki peran penting dalam koordinasi anggaran, administrasi, hingga pengawasan seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Jika terlalu lama kosong definitif, maka dikhawatirkan arah kebijakan pemerintah daerah menjadi tidak solid.
Publik pun mulai menyoroti kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Banyak yang berharap orang nomor satu di Pekanbaru itu segera mengambil langkah tegas dan transparan untuk mengisi posisi Sekda definitif berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan.
“Jangan sampai jabatan strategis dijadikan alat kendali kekuasaan. Kota ini butuh birokrasi sehat, bukan tarik ulur politik,” kata seorang warga.
Fenomena ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi birokrasi di Pekanbaru. Di tengah banyaknya persoalan kota, masyarakat tentu menanti pemerintahan yang fokus bekerja, bukan sibuk mempertahankan pola jabatan sementara.
Kini pertanyaannya sederhana: Kenapa Sekda definitif belum juga ditetapkan? Apa yang sebenarnya ditunggu?
#Pekanbaru #SekdaPekanbaru #AgungNugroho #PemkoPekanbaru #Riau #Birokrasi #PolitikDaerah #BeritaPekanbaru