PEKANBARU – Kemacetan parah di simpang Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, segera berakhir. Pemerintah pusat memastikan bakal membiayai penuh pembangunan flyover Garuda Sakti, termasuk pembebasan lahannya, mulai tahun 2026.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan, proyek ini sepenuhnya masuk skema APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Alhamdulillah proyeknya bisa diwujudkan bersama pemerintah pusat,” kata Wahid, Rabu (10/9).
Namun, kisah flyover ini tak sesederhana yang terlihat. Jauh sebelum kepastian hari ini, proyek tersebut sudah lebih dulu diperjuangkan oleh Syahrul Aidi Maazat, anggota DPR RI asal Riau yang pernah duduk di Komisi V DPR RI. Saat itu, Syahrul getol melobi Kementerian PUPR di era Presiden Joko Widodo agar flyover Garuda Sakti bisa masuk daftar prioritas pembangunan nasional.
Syahrul bahkan sempat berjanji kepada masyarakat Riau, ia akan memperjuangkan flyover ini demi mengurai kemacetan kronis di jalur tersebut. Namun, nasib berkata lain. Realisasi proyek justru dipastikan baru terealisasi di era Presiden Prabowo Subianto, ketika Syahrul tak lagi berada di Komisi V.
Meski begitu, jejak perjuangan legislator asal Riau itu tetap melekat. “Prosesnya sudah tinggal pembayaran. Yang punya lahan juga sudah setuju,” kata Wahid memastikan tidak ada hambatan berarti untuk pembebasan lahan.
Jalan Garuda Sakti sendiri dikenal sebagai salah satu titik paling macet di Pekanbaru. Warga kerap menghabiskan waktu hampir satu jam hanya untuk keluar atau masuk kota. “Karena itu flyover sangat dibutuhkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan aktivitas ekonomi,” tegas Wahid.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, proyek flyover Garuda Sakti bukan hanya soal mengurai macet. Lebih dari itu, kehadirannya menjadi simbol kesinambungan gagasan: digagas di era Jokowi, diperjuangkan di parlemen oleh Syahrul Aidi, dan akhirnya diwujudkan di era Prabowo melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah. (*)