Pekanbaru – Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) mendesak Kepolisian Daerah Riau untuk mengungkap secara terang benderang pihak yang berada di balik dugaan penyebaran informasi tidak akurat terkait layanan Call Center 110 dan kasus dugaan tabrak lari di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Tuah Karya, Kota Pekanbaru.(24/2).
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan adanya keluhan keluarga korban yang menyebut layanan 110 tidak merespons saat dihubungi serta laporan awal di tingkat Polresta disebut tidak diterima. Informasi tersebut sempat memicu perhatian publik dan menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem pelayanan darurat kepolisian.
Namun berdasarkan klarifikasi resmi pihak kepolisian, disebutkan bahwa laporan polisi akhirnya telah dibuat setelah persyaratan administrasi dipenuhi. Selain itu, hasil pengecekan internal terhadap log panggilan Call Center 110 dinyatakan tidak menemukan data panggilan masuk pada waktu yang disebutkan dalam pemberitaan.
Ketua GMII, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa apabila benar terdapat narasi yang tidak sesuai fakta atau mengandung unsur hoaks, maka hal tersebut harus diusut secara profesional dan transparan.
“Jika memang terbukti ada informasi yang tidak benar dan menggiring opini publik, kami mendesak agar diungkap siapa aktor di balik penyebaran narasi tersebut. Penegakan hukum harus berjalan adil dan tidak tebang pilih,” tegas Taufik.
GMII menilai, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat berdampak luas, tidak hanya merugikan institusi pelayanan publik tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Di sisi lain, GMII juga mendorong kepolisian untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem layanan 110 agar semakin responsif dan profesional.
Menurut GMII, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Klarifikasi yang terbuka dan berbasis data akan mencegah berkembangnya spekulasi liar serta memastikan bahwa setiap persoalan ditangani secara objektif.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMII menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu pelayanan publik dan penegakan hukum di Provinsi Riau secara konstruktif, demi terwujudnya sistem yang berintegritas dan akuntabel.***rilis
.jpg)
