PEKANBARU – Terkait adanya laporan atau pengaduan masyarakat ke aparat penegak hukum, pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyatakan menghormati proses hukum dan hak masyarakat melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rektor UIN Suska Riau, Leny Nofianti, menyampaikan keprihatinan karena laporan tersebut muncul di tengah upaya pihak rektorat yang secara kolektif kolegial tengah mengakselerasi penerapan Good University Governance di lingkungan kampus.

Menyikapi kondisi itu, rektor membentuk tim khusus untuk melakukan langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku. “Tim sudah mulai bekerja. Jika memang ditemukan adanya penyimpangan, maka rektor akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujarnya.

Rektor yang dilantik pada 26 Mei 2025 tersebut menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, termasuk merealisasikan anggaran 2025 yang baru dapat dijalankan pada September 2025.

“Sejak blokir anggaran dibuka pada akhir September 2025, selama tiga bulan kami bekerja keras merealisasikan anggaran. Dengan waktu singkat, kami prioritaskan sarana prasarana untuk mahasiswa,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, seluruh penggunaan anggaran diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, menurutnya, menjadi pertanyaan ketika proses audit masih berjalan dan belum ada hasilnya, namun sudah muncul laporan dari pihak eksternal.

“Kami menjalankan kepatuhan dalam transparansi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran 2025 masih menunggu hasil audit oleh KAP dan proses audit BPK,” katanya.

Untuk mendukung transparansi, pihak kampus juga mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Kita terbuka terhadap permintaan informasi selama sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik. Jika stakeholders membutuhkan informasi dapat menghubungi PPID,” tegasnya.

Selain itu, untuk 2026 UIN Suska Riau berkomitmen meningkatkan pelayanan mahasiswa dan reputasi akademik, termasuk rencana pendirian fakultas kedokteran serta penyelesaian gedung yang mangkrak bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami komitmen menjalankan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan memprioritaskan mutu akademik,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah mahasiswa menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan langkah konkret di lapangan. RN, salah seorang mahasiswa, meminta rektor tidak hanya menyampaikan pernyataan normatif.

“Jangan hanya omon-omon soal good governance. Tolong selesaikan pembangunan masjid kampus dan gedung dosen yang sudah lama terbengkalai,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan infrastruktur menjadi keluhan utama mahasiswa. Selain bangunan mangkrak, kondisi jalan di lingkungan kampus juga dinilai memprihatinkan.

“Jalan di kampus bergelombang. Kendaraan serasa naik di atas batu yang tidak rata. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan mahasiswa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi paving blok yang dinilai sudah tidak relevan lagi karena banyak yang rusak dan amblas.

“Paving blok jalan kampus sudah tidak relevan lagi. Sudah saatnya dilakukan revitalisasi dan perbaikan total, bukan tambal sulam,” katanya.

Mahasiswa berharap rektor menuntaskan janji-janji yang disampaikan sebelum terpilih, sebelum menggulirkan program-program baru.

“Rektor diminta menuntaskan janji politik sebelum terpilih. Jangan sampai wacana pengembangan baru digencarkan, sementara fasilitas dasar mahasiswa masih terbengkalai,” pungkasnya. (*)