Kampar – Polemik antara Bawaslu Kabupaten Kampar dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkinang terkait penggunaan gedung pinjam pakai milik Pemkab Kampar terus memanas. Gedung tersebut sebelumnya telah digunakan oleh HMI sejak masa Bupati Catur Sugeng Susanto, dan dilanjutkan pada masa Pj Bupati Kamsol hingga Pj Bupati Hambali. Namun, di era Bupati Ahmad Yuzar, gedung itu justru dipersoalkan oleh Ketua Bawaslu Kampar, Syawir.
Menurut sumber terpercaya, Syawir sengaja mencari gara-gara dengan HMI karena selama ini sejumlah kader HMI kerap mengkritik penggunaan anggaran Bawaslu yang dinilai tidak transparan.
“Syawir merasa gerah karena banyak alumni HMI yang menitipkan kadernya sebagai penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa,” ujar sumber tersebut.
Masih menurut sumber yang sama, Syawir disebut merasa terancam karena setiap tahun saingannya dalam seleksi anggota Bawaslu Kampar selalu berasal dari kalangan alumni HMI.
“Kalau dibiarkan, katanya nanti semua orang Bawaslu bisa dari HMI. Sekarang KPU Kampar sudah diketuai alumni HMI, makanya jangan dibiarkan HMI semakin besar di Kampar,” ungkap sumber menirukan ucapan Syawir.
Saat dikonfirmasi langsung, Ketua Bawaslu Kampar Syawir mengaku tidak tahu-menahu soal adanya surat resmi yang menyebut Bawaslu akan menempati kantor yang kini digunakan oleh HMI.
“Kami hanya minta kantor, tidak harus kantor HMI. Masih banyak gedung lain yang bisa digunakan,” kata Syawir.
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah memerintahkan agar gedung HMI digunakan oleh Bawaslu Kampar.
“Saya tidak pernah menyuruh begitu. Tapi saya ini tipe orang yang banyak pertimbangan, dan juga segan dengan Ketua Bawaslu,” kata Ahmad Yuzar kepada wartawan.
Namun demikian, Ahmad Yuzar berharap agar persoalan ini tidak menimbulkan perpecahan di kalangan pemuda dan penyelenggara pemilu di Kampar.
“Kalau Ketua Bawaslu ngotot juga ingin di situ, ya bagusnya jangan diusir adik-adik HMI. Atau bagi dua saja ruangan, jangan main usir begitu,” ujarnya.
Bupati juga menyebutkan bahwa Pemkab Kampar memiliki banyak aset dan gedung yang belum digunakan.
“Nanti kita panggil OPD terkait agar mencarikan solusi, atau mungkin bisa dipakai gedung lain karena banyak gedung kita yang belum dimanfaatkan,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KAHMI Kampar, Abu Nazar, mengapresiasi langkah Bupati Kampar yang berupaya mencari jalan tengah.
“Kita mengapresiasi sikap Bupati Ahmad Yuzar yang tidak langsung mengambil keputusan sepihak dan mau mencarikan gedung lain untuk Bawaslu. Itu langkah yang bijak dan menyejukkan,” ujar Abu Nazar.
Ia juga berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan mengedepankan dialog.
“Adik-adik HMI ini bagian dari aset daerah, mereka sudah lama menjaga dan merawat gedung itu. Jadi mari kita cari solusi bersama tanpa harus ada pihak yang dirugikan,” tegasnya. (hr)