BANGKINANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Hambali, kembali menjalankan aktivitas di kantor usai menghadiri Rapat Koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pada 27–30 Oktober 2025. Jumat (31/10/2025) pagi, ia tampak memimpin apel pegawai di halaman Kantor Bupati Kampar sebelum kembali ke ruang kerjanya.
Momen itu menjadi sorotan karena Hambali sebelumnya ramai diperbincangkan publik akibat pernyataannya yang menyinggung Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar sebagai pembohong luar biasa dan seorang yang zholim, di media sosial pada pertengahan Oktober lalu.
Namun, dalam apel pagi, Hambali justru mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk mendukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar–Misharti.
“Kita harus dukung pimpinan dan programnya. Ambil hikmah dari peristiwa yang terjadi,” ujar mantan Penjabat Bupati Kampar itu.
Kepada wartawan yang menemuinya siang harinya, Hambali menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan Sekda, kecuali melalui evaluasi resmi yang baru bisa dilakukan setelah masa jabatannya genap dua tahun pada 10 November 2025.
“Kalau sekarang diminta mundur, saya tak akan mundur setapak pun,” tegasnya.
Hambali menambahkan, evaluasi di bawah dua tahun hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat, seperti asusila atau korupsi.
“Ini kan tidak ada yang saya langgar, saya tidak ada korupsi” katanya.
Di hadapan pegawai, Hambali juga sempat mengisyaratkan bahwa apel yang ia pimpin bisa jadi yang terakhir, jika nanti Bupati memutuskan untuk menggantinya. “Kalau memang itu terjadi, saya siap,” ujarnya.
Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, Hambali menegaskan dirinya masih memiliki tanggung jawab moral menuntaskan proyek-proyek tunda bayar yang belum diselesaikan pemerintah daerah, terutama yang dikerjakan oleh sejumlah rekanan, termasuk milik sahabatnya Zaini seorang ASN yang dikenal dekat dengannya.
Zaini dan Dewi Hadi sahahat juga "pembisik" politik yang diketahui merupakan rekanan kontraktor yang kerap menangani proyek-proyek Pemkab Kampar sejak masa Hambali menjabat sebagai Penjabat Bupati hingga kini sebagai Sekda. Ia ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional di akhir 2024 yang menyebabkan sejumlah pembayaran proyek ditunda.
“Efisiensi itu tujuan utamanya untuk menuntaskan tunda bayar. Dengan hasil efisiensi, tunda bayar itu wajib dibayar dulu,” ujar Hambali usai Rakor di IPDN Jatinangor.
Hambali menyebut bahwa proyek tunda bayar menjadi amanat penting dari pemerintah pusat. Menurutnya, menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga adalah bentuk tanggung jawab daerah sebelum melangkah ke program baru.
“Pekerjaan sudah mereka selesaikan, maka jadi kewajiban kita untuk menyelesaikan hak mereka,” katanya.
Ia juga mengaku belum sempat berkomunikasi langsung dengan Bupati Ahmad Yuzar sepulang dari Jatinangor. “Saya mau kasih oleh-oleh pin dari Kemendagri, tapi telepon saya belum diangkat Pak Bupati dan Wabup juga,” ujarnya sambil tersenyum, menunjukkan dua pin bergambar Garuda.
Dengan sikap yang tegas namun masih bernada damai, Hambali seolah ingin menutup masa jabatannya dengan pesan: menyelesaikan yang belum tuntas. Termasuk proyek-proyek milik rekanan yang telah lama menunggu pencairan.
“Selama saya masih Sekda, saya akan tuntaskan dulu tanggung jawab itu,” tutupnya. (hr)