KAMPAR — Suhu politik di Kabupaten Kampar semakin memanas. Setelah menyerang kebijakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar secara terbuka, kini Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Drs. Hambali, M.Si., dikabarkan meninggalkan Kampar menuju Provinsi Jambi.
Informasi yang beredar menyebutkan, keberangkatan Hambali bukan sekadar untuk urusan pribadi, melainkan dalam rangka mengatur siasat politik bersama sejumlah orang dekatnya. Beberapa nama yang disebut ikut berkoordinasi dengan Hambali di Jambi antara lain Dewi Hadi, mantan anggota DPRD Kampar; Zaini, ASN yang juga dikenal sebagai kontraktor; serta Tony Hidayat, anggota DPRD Kampar yang kabarnya menyusul ke Jambi bersama beberapa figur politik lainnya.
Sumber internal menyebutkan bahwa pertemuan di Jambi itu berlangsung tertutup dan membahas langkah politik pasca polemik besar yang melibatkan Hambali dengan Bupati Ahmad Yuzar. Hambali disebut tengah menghimpun dukungan dari sejumlah pihak untuk memperkuat posisinya jika nantinya terjadi reshuffle besar-besaran atau pemeriksaan oleh aparat terkait dugaan pelanggaran administrasi yang sebelumnya sempat disinggung Yuzar.
> “Mereka tidak sekadar bertemu biasa. Ini sudah masuk ke strategi politik tingkat tinggi. Ada upaya membangun aliansi untuk menghadapi tekanan dari Bupati,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (20/10/2025).
Sebelumnya, Hambali telah membuat kegaduhan di internal Pemerintah Kabupaten Kampar setelah menuding Bupati Ahmad Yuzar melakukan sejumlah kebijakan cacat prosedur, termasuk soal mutasi pejabat dan evaluasi jabatan ASN tanpa melibatkan Baperjakat. Pernyataan keras Hambali itu menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kalangan DPRD dan tokoh partai politik yang menilai tindakannya tidak etis dan melanggar kode etik ASN.
Namun di sisi lain, sebagian kalangan masyarakat justru memuji keberanian Hambali yang dinilai berani melawan arus dan membuka dugaan penyimpangan di tubuh pemerintahan.
Kini publik menunggu langkah selanjutnya dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Pemerintah Provinsi Riau. Pengamat menilai, jika konflik ini terus berlanjut tanpa mediasi, stabilitas birokrasi di Kampar bisa terganggu dan berdampak pada pelayanan publik. (rls)
.jpg)
