JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memangkas drastis jumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total 1.044 perusahaan yang ada saat ini, hanya akan tersisa 230–240 perusahaan dalam lima tahun ke depan. Artinya, sebanyak 804 perusahaan pelat merah akan dibubarkan karena dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat maupun negara.
Kebijakan efisiensi besar-besaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh BUMN benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi nasional, bukan beban keuangan negara.
Presiden menegaskan, restrukturisasi BUMN merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. “BUMN harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Jika tidak produktif dan hanya jadi beban, ya harus dibenahi, bahkan dibubarkan,” tegasnya dalam arahan tertutup di Jakarta, Senin (20/10).
Langkah ini dijalankan oleh BPI Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang kini memegang mandat untuk mengonsolidasikan aset-aset BUMN. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan terukur.
“Awalnya kita pikir jumlah BUMN sekitar 800, tapi setelah kami telusuri ternyata sudah lebih dari 1.044, tersebar di 12 sektor. Kami ingin membuatnya efektif dan efisien. Target kami hanya menyisakan 230–240 perusahaan dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosan dalam acara di Hotel Kempinski Jakarta.
Menurut Rosan, pembentukan banyak anak, cucu, dan cicit perusahaan BUMN selama ini justru membuat tata kelola keuangan negara tidak efisien. Karena itu, langkah konsolidasi menjadi sangat penting agar BUMN kembali fokus pada core business-nya.
“Yang paling penting adalah konsolidasi, optimalisasi aset, dan menciptakan nilai tambah. Pendanaan Danantara berasal dari dividen BUMN. Kalau dulu disetor ke Kementerian Keuangan, kini bisa langsung kami reinvestasikan,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan total dividen BUMN dalam lima tahun ke depan mencapai Rp 750 triliun, dengan proyeksi Rp 140–150 triliun per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat investasi strategis nasional.
Langkah tegas Presiden Prabowo ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, pembubaran ratusan perusahaan BUMN yang tidak efisien merupakan keputusan berani demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menegaskan bahwa setiap lembaga milik negara harus benar-benar bekerja untuk rakyat. (*)
.jpg)
