Bangkinang — Drama politik di Pemerintahan Kabupaten Kampar terus berlanjut. Setelah sempat membuat geger dengan pernyataannya yang menyebut Bupati Ahmad Yuzar sebagai “pembohong” dan “zholim”, Sekretaris Daerah (Sekda) Hambali kini kembali muncul ke publik dengan sikap berbeda. Ia menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya, meski tekanan dan konflik di lingkungan Pemkab Kampar semakin terbuka.

“Saya tidak akan pernah mundur, menunggu SK pemberhentian lebih terhormat,” kata Hambali dalam pernyataan terbarunya, Rabu (23/10/2025). 

Sikap ini menjadi perubahan arah yang signifikan dari sebelumnya, ketika ia sempat menyatakan siap meninggalkan jabatannya karena tidak sepaham dengan kebijakan Bupati Ahmad Yuzar yang ia nilai penuh manipulasi dan jauh dari prinsip keadilan.

Pernyataan keras Hambali sebelumnya berpusat pada pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Vellfire dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar. Ia menuding pembelian kendaraan tersebut dilakukan tanpa mekanisme yang transparan di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. 

“Dia seperti orang baik, seperti malaikat, tapi diam-diam mengikuti hawa nafsunya membeli mobil dinas sekitar satu setengah miliar,” ucap Hambali dalam video yang sempat viral di media sosial. Kritik ini menjadi simbol ketegangan antara dua pucuk pimpinan birokrasi Kampar dan menimbulkan gelombang reaksi luas dari publik serta kalangan DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto, mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti proses pengadaan mobil dinas tersebut. 

“Kami baru tahu setelah pernyataan Pak Sekda. Kalau benar dilakukan tanpa pembahasan resmi di DPRD, tentu harus ditelusuri,” ujarnya kepada sejumlah wartawan. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran besar di tengah seruan efisiensi pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius.

Sementara itu, dari kalangan partai politik, Wakil Ketua DPC PKB Kampar, Ramli, menilai langkah Hambali yang mengekspresikan kekecewaannya di ruang publik justru memperburuk citra birokrasi. 

Namun, sejumlah tokoh masyarakat menilai sebaliknya — bahwa sikap Hambali mencerminkan perlawanan moral terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang. 

“Kalau memang Bupati melakukan kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas, tentu Sekda punya hak moral untuk bersuara,” ujar salah satu tokoh masyarakat Bangkinang, Rasyid Syarif.

Sumber internal Pemkab menyebut Hambali sempat “menghilang” beberapa hari setelah pernyataannya viral. Dalam waktu itu, ia disebut melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak dan menimbang langkah hukum maupun politik yang bisa diambil. Namun kini, ia justru menegaskan akan bertahan di posisinya, sembari menantang Bupati Kampar agar berani menerbitkan surat pemberhentian secara resmi. 

“Saya tidak akan mundur. Kalau memang saya dianggap tidak sejalan, keluarkan saja SK pemberhentian. Itu lebih terhormat,” tegas Hambali.

Sejumlah pengamat menilai sikap Hambali ini bisa dibaca sebagai strategi bertahan dalam konflik terbuka. Dengan tidak mengundurkan diri, Hambali menempatkan beban keputusan di tangan Bupati Ahmad Yuzar — langkah yang secara politis akan menguji keberanian bupati untuk memecat pejabat karier tertinggi di pemerintahan daerahnya sendiri.

Sampai berita ini diturunkan, Bupati Kampar Ahmad Yuzar belum memberikan keterangan resmi terkait perubahan sikap Hambali maupun polemik mobil dinas Vellfire yang terus menjadi sorotan. Sementara itu, sejumlah pihak di DPRD dan aktivis antikorupsi di Kampar mulai mendesak agar Inspektorat dan BPK Perwakilan Riau turun melakukan audit terhadap proses pengadaan barang di lingkup Setdakab Kampar.

Konflik ini kini telah melampaui urusan personal dan menjelma menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kampar. Publik menanti apakah Bupati akan memilih jalur rekonsiliasi atau menempuh langkah tegas memberhentikan Hambali — yang kini justru berdiri lebih kokoh dengan pernyataannya: “Saya tidak akan pernah mundur.” (*)