PEKANBARU — Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Riau H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. Ia menilai Gubernur tidak mampu menjaga stabilitas komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam sektor migas yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah.
Menurut Larshen Yunus, Gubernur Abdul Wahid justru membangun opini yang dinilai menyesatkan dengan menuding PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tidak maksimal dalam memberikan perhatian terhadap daerah.
“Gubernur seharusnya fokus pada solusi dan kerja nyata, bukan membangun narasi yang melemahkan semangat investasi,” ujar Larshen Yunus saat ditemui di Rumah Duka Panca Budi, Rumbai, Pekanbaru, usai melayat almarhum pengusaha Dedi Handoko Alimin (DH).
Larshen menyampaikan bahwa kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Riau masih sangat signifikan. Berdasarkan data yang ia pegang, sektor ini menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 dengan Participating Interest (PI) senilai satu dolar AS per bulan.
“Tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Riau hanya sekitar 3,6 persen. Dengan migas, bisa mencapai 4,59 persen. Jadi masih ada tata kelola yang perlu dibenahi, tapi jangan disalahkan sepenuhnya pada PHR,” katanya.
Larshen juga menyoroti pertemuan DPP KNPI bersama jajaran direksi PHR dan SKK Migas Sumbagut di Jakarta pada 17 Oktober 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, menurutnya, dibahas kontribusi migas terhadap ekonomi daerah serta peluang peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan korporasi.
“PHR sudah berkontribusi besar, tapi memang perlu peningkatan dalam pelibatan perusahaan lokal agar dampaknya lebih luas,” ujar Larshen yang juga menjabat Wasekjen DPP KNPI dan Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GRPG).
Ia menegaskan, semua pihak seharusnya saling memperkuat, bukan saling menyalahkan. “Kita harus tahu berapa nilai investasi dan hasil yang diperoleh. KNPI minta dilibatkan agar ada transparansi dan keterbukaan data,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PHR, Ruby Mulyawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas produksi migas di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
“Kami menghadapi tantangan biaya insentif dan investasi proyek CEOR untuk mempertahankan lifting. Tapi kami tetap berkomitmen melibatkan lebih dari 200 kontrak lokal dalam kegiatan kami,” kata Ruby.
Dari pihak SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PHR, dan lembaga terkait agar pengelolaan migas bisa semakin efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mempercepat proses eksplorasi migas ke depan,” ujarnya.
Selain PHR dan SKK Migas, hadir pula Sekdaprov Riau, Asisten II Pemprov Riau, serta beberapa perwakilan BUMD Riau dalam pertemuan tersebut. (rls)
.jpg)
