BANGKINANG – Aksi demonstrasi yang sempat ramai diserukan kelompok mahasiswa menamakan diri Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) di Kabupaten Kampar, Riau, akhirnya batal digelar. Padahal, aksi bertema “Selamatkan Birokrasi Kampar dan Transparansi APBD 2025” itu sudah beredar luas melalui media sosial sejak beberapa hari terakhir.
Pantauan di lapangan pada Senin (27/10/2025) menunjukkan, tidak ada tanda-tanda kerumunan massa di titik kumpul Taman Kota Bangkinang, maupun di Kantor Bupati dan DPRD Kampar yang disebut sebagai lokasi aksi.
Dalam flyer berwarna merah yang beredar, tampak foto Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengenakan pakaian dinas lengkap dengan tanda silang merah pada wajahnya. Namun, hingga siang hari, situasi di Bangkinang tetap kondusif tanpa ada aksi seperti yang dijadwalkan.
Salah seorang yang mengaku pengurus GERAM mengonfirmasi bahwa aksi memang dibatalkan.
“Batal, Bang kami ada yang mediasi,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Dia menambahkan, kelompoknya memilih menunda aksi karena berencana melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Kampar untuk berdialog.
“Kami dijanjikan akan bertemu langsung dengan Bupati,” katanya.
Namun, tak lama setelah kabar pembatalan aksi menyebar, muncul isu baru di lingkungan pemerintahan Kampar. Sejumlah sumber menyebut, penundaan aksi itu diduga terkait dengan janji proyek penunjukan langsung (PL) yang disebut akan digulirkan menjelang akhir tahun ini.
Menurut informasi yang dihimpun, terdapat 10 paket proyek PL yang kabarnya dijanjikan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas PUPR. Proyek tersebut disebut-sebut dikendalikan oleh salah satu orang dekat Bupati Kampar yang dikenal sebagai bagian dari timses “Kampar di Hati.”
“Katanya ada janji proyek PL, makanya aksi ditunda. Proyek itu mau digarap akhir tahun,” ungkap salah seorang sumber kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Hingga berita ini ditulis, Bupati Kampar Ahmad Yuzar belum memberikan keterangan resmi terkait pembatalan aksi maupun kabar proyek PL tersebut. Begitu juga pihak Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kampar belum merespons konfirmasi wartawan. (ju)
.jpg)
