KAMPAR — Manuver sejumlah oknum mulai terkuak di balik kisruh isu “Pembatalan Sekolah Rakyat” yang belakangan sengaja digoreng untuk menekan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, seorang oknum pejabat yang berkoar koar sekarang itu diduga sudah lebih dulu meminjam uang dari kontraktor dengan janji akan memberikan jatah proyek rehabilitasi kantor Balai Latihan Kerja (BLK) senilai Rp2 miliar.

Proyek itu diklaim masuk dalam rangkaian persiapan Program Sekolah Rakyat—program dari pemerintah pusat yang masuk kategori PSN. Namun, skema itu buyar setelah Bupati Ahmad Yuzar memilih tidak gegabah. Ia menunda pekerjaan karena gedung BLK masih difungsikan dan pemerintah daerah sedang menyiapkan lahan representatif untuk pembangunan sekolah baru.

Keputusan itu membuat oknum pejabat tersebut “gigit jari”. Proyek yang dijanjikan tidak berjalan, kontraktor kebingungan, dan uang yang sudah dipinjam tak bisa dikembalikan. “Panik dia, karena sudah terlanjur pinjam duit,” kata seorang sumber yang mengetahui perkara ini.

Dari situlah, kata sumber tadi, muncul tekanan bertubi-tubi terhadap pemerintah daerah. Oknum yang terlibat bahkan disebut-sebut ngotot agar Sekolah Rakyat dikerjakan tahun ini, sambil menebarkan narasi seolah-olah Pemkab Kampar menolak program tersebut. Padahal faktanya jauh berbeda. 

“Sekarang macam cacing kepanasan gagal dapat proyek hutangpun terbit” kata sumber.

Pemkab Tegaskan Tidak Ada Pembatalan

Kepala Dinas Kominfo Kampar melalui siaran persnya menegaskan bahwa Pemkab justru sangat mendukung Program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari PSN. Pemerintah daerah sudah menyiapkan administrasi dan dua bidang lahan besar sejak awal.

Lahan pertama berada di Kelurahan Langgini, Bangkinang Kota, seluas ±70.000 m². Satu lainnya di Desa Kualu Nenas, seluas 70.859 m². Seluruh dokumen mulai dari usulan lokasi hingga pernyataan penyerahan lahan ke Kementerian Sosial juga telah diajukan.

Misharti, pejabat teknis terkait, menepis isu bahwa sudah ada aliran dana Rp2 miliar dari PUPR untuk pekerjaan awal. Ia menegaskan belum ada persiapan ke arah itu karena Pemkab sedang memastikan lokasi dan administrasi benar-benar matang.

Bupati: “Tidak Benar Kalau Kita Tidak Siap”

Dalam pernyataannya kepada media, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa isu pembatalan adalah informasi bohong. Ia meminta publik tidak terkecoh oleh narasi yang sengaja dibangun untuk menekan pemerintah daerah.

“Tidak ada pembatalan dari Kampar. Kita hanya menunggu konfirmasi final dari kementerian. Begitu keluar, program langsung jalan,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa koordinasi di internal Pemkab sudah dilakukan sejak awal melalui rapat konsolidasi lintas-OPD.

“Lahan siap, dokumen siap, koordinasi siap. Tidak benar kalau disebut kita tidak siap,” katanya.

Dengan perkembangan ini, publik semakin mempertanyakan kepentingan di balik desakan sejumlah pihak agar proyek rehabilitasi BLK dipaksakan berjalan. Di satu sisi, Pemkab Kampar menegaskan komitmen penuh terhadap PSN. Di sisi lain, ada oknum yang diduga mencoba “mengamankan” proyek sebelum semua persyaratan tuntas. (*)