Jakarta – Serangkaian banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan warga meninggal dunia. Ribuan rumah rusak. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi.
Akses vital terputus. Jembatan runtuh. Komunikasi lumpuh. Dalam hitungan hari, sejumlah wilayah berubah menjadi zona darurat yang sulit dijangkau.
Di tengah situasi tersebut, kritik muncul dari banyak pihak. Salah satunya dari Bidang Lingkungan dan Bencana (LIGANA) Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI).
Sekretaris Bidang LIGANA PMRI, Rifky Arifi, SH menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Sumatra bukan semata bencana alam. Ia menyebutnya sebagai “bencana kebijakan”.
Tokoh Pemuda Riau itu menyebut, tragedi ini memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap rakyatnya. Ia menilai bencana tersebut bukan semata fenomena alam yang datang tiba-tiba, tetapi persoalan kemanusiaan.
Rifky menyoroti panjangnya waktu pemulihan akses, pemadaman listrik berhari-hari, hingga sulitnya bantuan pangan. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pemenuhan hak dasar warga masih ditentukan oleh kemampuan negara merespons bencana.
Ia menyebut bahwa mitigasi, pencegahan, dan kecepatan penanganan mestinya menjadi fondasi kebijakan negara. Bukan sekadar menunggu bencana terjadi lalu bereaksi.
Menurut Rifky, pendekatan HAM harus menjadi dasar kebijakan kebencanaan. Negara wajib memastikan wilayah rawan memiliki perlindungan memadai.
Ia menyinggung prinsip due diligence yang mewajibkan negara menyediakan sistem peringatan dini yang berfungsi, tata ruang yang patuh pada risiko geologis, serta pengawasan terhadap aktivitas yang mengubah bentang alam.
Rifky menilai kehilangan nyawa akibat bencana seharusnya bisa dicegah. Negara, katanya, tidak boleh hanya hadir saat bencana sudah terjadi, tapi memastikan keselamatan warga sejak jauh hari.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kebencanaan, terutama di daerah-daerah yang secara geografis rentan bencana. (rls)
.jpg)
