Kampar, Riau--Krisis ekologis di hulu Sungai Kampar kembali menyeruak. Tutupan hutan yang terus menyusut, ekspansi perkebunan sawit, dan lemahnya pengawasan membuat daerah tangkapan air PLTA Koto Panjang berada pada titik kritis, terjadi hujan lebat bahaya banjir bandang mengintai dan jika musim kemarau maka akan terjadi bencana kering kekurangan air penggerak turbin.

Tokoh masyarakat Koto Kampar Hulu, Sariban, menyebut kondisi itu sebagai “darurat ekologis” yang berpotensi menimbulkan bencana besar.

“Pembabatan hutan di hulu sangat luar biasa. Kalau begini terus, jangan tunggu PLTA Koto Panjang roboh baru kita bergerak,” kata Sariban, Jumat lalu.

“Saya meminta Pemda, TNI-Polri, dan Kejaksaan Kampar segera turun tangan. Saya siap bersaksi.”

Sawit mengepung daerah resapan air

Dari Rantau Berangin hingga batas Sumbar, lereng bukit yang dulu dipenuhi vegetasi hutan kini berubah menjadi hamparan sawit monokultur. Padahal kawasan ini merupakan daerah resapan yang menyuplai air bagi waduk Koto Panjang.

Fenomena itu bukan baru. Laporan Mongabay pada 2016 menunjukkan bahwa hutan di daerah tangkapan air PLTA Koto Panjang pernah mencapai 3.331 km², terdiri atas hutan lindung dan hutan konversi. Pada 2015, luasnya tinggal 886,1 km²—sekitar sepertiga dari syarat minimal agar tiga turbin PLTA bisa bekerja optimal.

Makruf Maryadi Siregar, Ketua Harian Forum DAS Riau, saat itu menyebut bahwa secara matematis hanya satu turbin yang bisa diputar dari suplai air yang tersisa.

Krisis suplai air kemudian benar-benar terjadi. Pada pertengahan 2016, PLTA Koto Panjang mati suri selama lebih dari seminggu. Waduk mengering, batang-batang pohon yang membusuk di dasar sungai muncul ke permukaan, dan pasokan listrik terganggu.

Bersamaan dengan pembangunan PLTA pada akhir 1990-an, 10 desa di Kampar dan Sumatera Barat ditenggelamkan dan penduduknya direlokasi. Pemerintah berjanji menyediakan rumah, kebun karet dua hektare, ladang palawija, air bersih, hingga sarana publik lengkap.

Namun implementasinya jauh dari rencana. Banyak warga ditempatkan di lokasi dengan air bersih terbatas; kebun karet belum tersedia; jalan dan jembatan tak tuntas; lahan pertanian berbatu dan tak produktif. Situasi itu membuat sebagian warga beralih ke pembalakan liar di kawasan penyangga air waduk, sebuah kondisi yang kemudian mempercepat kerusakan hutan.

Pembalakan tak hanya dilakukan warga lokal, tetapi juga dibiayai cukong kayu dari luar daerah.

Satwa terus terdesak

Penyusutan tutupan hutan tak hanya berdampak pada PLTA. Habitat satwa kunci seperti harimau sumatera, tapir, dan gajah semakin terdesak. Menurut WWF Indonesia, hilangnya air dan ruang jelajah membuat satwa-satwa itu berada “di ambang kepunahan lokal”.

Hari ini, wilayah jelajah harimau hanya tersisa di kawasan Bukit Bungkuk dan Rimbang Baling di Riau, serta beberapa kawasan konservasi di Sumatera Barat.

Desakan rapat darurat penyelamatan hulu Kampar

Sariban mendesak pemerintah daerah segera menggelar rapat darurat untuk menyusun langkah penyelamatan hulu Sungai Kampar. Ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan penyangga bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi ancaman langsung bagi infrastruktur vital.

 “Ini soal masa depan Sungai Kampar, soal air yang kita minum, soal listrik yang kita pakai. Kalau hulu rusak total, kita semua akan terkena dampaknya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai seruan darurat ini. (*)