Bangkinang Kota – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, dikabarkan menghilang dari publik usai diberhentikan dari jabatannya dan diturunkan sebagai staf pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Hambali tidak menerima keputusan pencopotan tersebut dan memilih menarik diri dari aktivitas pemerintahan maupun ruang publik.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa Hambali diduga sedang “menyusun strategi” serta bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi terkait sejumlah dugaan penyimpangan anggaran yang ditengarai melibatkan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT. Hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi baik oleh pihak Hambali maupun KPK.
Sementara itu, posisi Hambali sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar telah resmi digantikan oleh Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, yang kini aktif mendampingi kegiatan pemerintahan termasuk dalam agenda perencanaan strategis daerah.
Di tengah mencuatnya isu tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar tetap menjalankan agenda pemerintahan dengan memimpin secara langsung Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2027, yang digelar di Aula Batu Tilam Bappeda Kampar, Selasa (9/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, serta Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif dalam menyusun prioritas pembangunan daerah.
“Forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi wadah untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga meminta Bappeda menginventarisasi seluruh aspirasi agar sinkronisasi program berjalan efektif dan efisien.
Rapat FKP yang melibatkan seluruh kepala OPD, camat, serta unsur masyarakat ini membahas prioritas pembangunan tahun 2027 dan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta penyerahan penghargaan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025.
Namun demikian, dinamika pemerintahan kembali menjadi sorotan publik akibat kabar hilangnya Hambali dan dugaan langkah hukum yang tengah disiapkannya. Pemerintah Kabupaten Kampar hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait keberadaan maupun sikap Hambali pasca pencopotannya.
Masyarakat menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang, baik terkait isu internal pemerintahan maupun perkembangan dugaan laporan Hambali ke lembaga antirasuah. (hr)
.jpg)
