Parkir Gratis Warga Pekanbaru Kena 'Prank' Walikota, Unggahan Pemko Mendadak Dihapus

Parkir Gratis Warga Pekanbaru Kena 'Prank' Walikota, Unggahan Pemko Mendadak Dihapus
Unggahan di Hapus Dinas Terkait

PEKANBARU – Harapan warga Pekanbaru atas kebijakan parkir gratis di gerai ritel modern Alfamart dan Indomaret mendadak pupus. Informasi yang sempat diunggah resmi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru justru dihapus tanpa penjelasan rinci, memicu kekecewaan publik.

Unggahan terkait kebijakan parkir gratis itu sebelumnya tayang di akun Instagram resmi @bapenda_pekanbaru dan @upt.perparkiranpku. Namun, belum lama beredar dan menuai respons luas, seluruh konten tersebut tiba-tiba lenyap dari media sosial.

Tak lama setelah penghapusan, akun Instagram UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya menyampaikan klarifikasi singkat berupa permohonan maaf, tanpa menjelaskan alasan di balik penarikan informasi tersebut.

“Terkait postingan kami sebelumnya, kami menyampaikan permohonan maaf,” tulis akun @upt.perparkiranpku.

Unggahan serupa di akun @bapenda_pekanbaru juga ikut dihapus tanpa keterangan lanjutan. Situasi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama karena kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan sebagai program Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sunarko, saat dikonfirmasi Sabtu (27/12/2025), menyebut kebijakan parkir gratis itu belum final.

“Masih dibahas dengan Bapenda,” ujarnya singkat.

Minimnya penjelasan resmi membuat publik menilai Pemko Pekanbaru tidak siap dalam menyampaikan kebijakan strategis ke masyarakat.

Kekecewaan juga datang dari kalangan mahasiswa. Toni, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru, menilai kejadian ini mencerminkan buruknya komunikasi publik pemerintah daerah.

“Kalau memang belum diputuskan, jangan diumumkan ke publik. Ini namanya bikin harapan palsu. Warga seolah diprank oleh wali kota dan jajarannya,” kata Toni.

Menurutnya, kebijakan publik seharusnya disampaikan setelah matang secara regulasi dan teknis, bukan sekadar wacana yang dilempar ke media sosial.

“Ini bukan konten hiburan. Ini menyangkut kebijakan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus belajar bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan,” tegasnya.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi Pemko Pekanbaru terkait kepastian kebijakan parkir di ritel modern, sekaligus menuntut transparansi agar informasi publik tidak kembali simpang siur. (hr)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index