Pekanbaru — Aroma dugaan nepotisme di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru kian menyengat di ruang publik. Proyek pengadaan bahan makanan pasien rawat inap tahun anggaran 2026 senilai Rp4,8 miliar menjadi titik krusial yang memantik sorotan luas, menyusul indikasi keterlibatan pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan lingkaran internal pimpinan rumah sakit.
Informasi yang berkembang menyebutkan, pengelolaan proyek strategis tersebut diduga tidak sepenuhnya berjalan dalam prinsip objektivitas dan profesionalitas. Jika benar, kondisi ini berpotensi mencederai integritas tata kelola anggaran, terlebih sektor kesehatan merupakan layanan fundamental yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Desakan publik pun tak terbendung. Sorotan kini mengarah kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Sejumlah elemen masyarakat menilai, evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan RSUD Arifin Achmad menjadi keharusan. Bahkan, tuntutan untuk mencopot Direktur Utama mengemuka sebagai bentuk akuntabilitas apabila dugaan nepotisme terbukti.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut etika, integritas, dan kepercayaan publik. Jika terbukti, maka tindakan tegas harus diambil tanpa kompromi,” ujar salah satu sumber yang mengikuti perkembangan isu ini.
Secara normatif, praktik nepotisme jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang KKN. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik harus dihindari dan ditindak secara tegas.
Hingga saat ini, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak RSUD Arifin Achmad maupun Pemerintah Provinsi Riau terkait dugaan yang beredar. Namun demikian, tekanan publik terus meningkat, menuntut transparansi dan langkah cepat guna menjaga marwah institusi pelayanan kesehatan milik daerah tersebut.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi manajemen RSUD Arifin Achmad, tetapi juga bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip good governance. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis, setiap kebijakan publik dituntut berdiri di atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
---
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik dan laporan berbagai sumber, serta masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penulis: Tim Redaksi EtalaseNews.com
---
#EtalaseNews #Riau #RSUDArifinAchmad #SFHariyanto #Nepotisme #GoodGovernance #Transparansi #AntiKKN #PelayananPublik #CerminSuaraPublik
