KAMPAR – Dinamika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar kembali menjadi perhatian publik. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kampar, Afrudin Amga, disorot menyusul dugaan lebih memprioritaskan pelaksanaan proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dibanding agenda pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Sorotan itu muncul di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Kampar. Sejumlah ruas jalan desa dilaporkan rusak, drainase perkotaan belum optimal, akses penghubung antarwilayah masih membutuhkan perhatian, serta beberapa titik jembatan dinilai perlu percepatan penanganan.
Di sisi lain, proyek-proyek yang bersumber dari usulan Pokir legislator disebut justru mendapat ruang besar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pembangunan daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai, Pokir pada dasarnya sah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap harus diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat dan dokumen perencanaan daerah.
“Pokir merupakan instrumen aspirasi. Tetapi ketika porsinya dianggap lebih dominan dibanding kebutuhan mendesak masyarakat, maka wajar jika publik mempertanyakan orientasi kebijakan,” ujar seorang pengamat pemerintahan di Riau.
Isu yang berkembang di tengah masyarakat juga menyebut adanya dugaan upaya menjaga dukungan politik melalui kelancaran realisasi kegiatan Pokir, seiring pembahasan posisi jabatan definitif di lingkungan birokrasi. Meski demikian, dugaan tersebut masih menjadi perbincangan publik dan memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Jika tidak dijelaskan secara terbuka, situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pembangunan infrastruktur bukan lagi semata soal pelayanan publik, melainkan arena kompromi kepentingan.
Masyarakat Kampar berharap Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat transparansi, membuka data prioritas proyek, serta memastikan anggaran daerah digunakan berdasarkan urgensi kebutuhan warga. Infrastruktur yang adil dan tepat sasaran dinilai menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketika jalan rusak masih dikeluhkan warga dan akses desa belum seluruhnya memadai, publik tentu menanti satu hal sederhana: pembangunan hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sempit.
Wartawan etalasenews.com
#EtalaseNews #Kampar #PUPRKampar #DPRDKampar #Pokir #Infrastruktur #Riau #BeritaKampar #PembangunanDaerah