Ardi Mardiansyah Disebut Calon Kuat Sekda Kampar, Mahasiswa Minta KPK dan Kejaksaan Awasi Seleksi

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:18:34 WIB

Bangkinang — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar mulai memunculkan dinamika dan sorotan dari kalangan birokrat hingga mahasiswa.

Nama Ardi Mardiansyah disebut-sebut menjadi calon kuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar definitif dalam proses seleksi yang saat ini tengah berlangsung.

Seorang sumber dari kalangan birokrat Pemerintah Kabupaten Kampar yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, Ardi Mardiansyah dinilai memiliki dukungan kuat dari lingkaran kekuasaan daerah.

“Ardi disebut-sebut mendapat dukungan kuat dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Ada kekhawatiran persoalan hukum di pemerintahan ke depan sehingga perlu mengakomodir figur yang dianggap bisa sejalan,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Sabtu (24/5/2026).

Sumber itu juga menyebut dukungan terhadap Ardi tidak hanya datang dari internal birokrasi daerah, namun juga disebut memiliki jaringan kuat dengan aparat penegak hukum.

“Selain dukungan politik di daerah, Ardi juga disebut punya back up kuat dari aparat penegak hukum. Bahkan ada dukungan dari petinggi berpangkat bintang di Jakarta,” ungkap sumber tersebut.

Namun demikian, sumber itu tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sosok maupun institusi yang dimaksud.

Diketahui, Ardi Mardiansyah menjadi salah satu dari enam pejabat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk jabatan Sekda Kampar bersama Agustar, Imron Rosyadi, Marahalim, Nur’ilahi Ali, dan Yuli Usman.

Tahapan seleksi berikutnya adalah uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dijadwalkan berlangsung pada 25-26 Mei 2026 di UPT Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau di Pekanbaru.

Sorotan terhadap proses seleksi ini juga datang dari kalangan mahasiswa. Hendri Siregar, mahasiswa asal Tapung, meminta proses seleksi Sekda Kampar diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Kami minta proses seleksi ini diawasi KPK dan jaksa karena rawan praktik main uang dan intervensi kekuasaan,” kata Hendri.

Ia menilai jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang sangat menentukan arah birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kalau prosesnya tidak bersih, dampaknya akan panjang terhadap pemerintahan dan pelayanan publik di Kampar,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar maupun pihak Panitia Seleksi terkait tudingan adanya dukungan politik dan dukungan aparat dalam proses seleksi Sekda tersebut. (*)

Terkini