Nama Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini bukan soal meme, cibiran, atau hoaks yang kerap mengiringi langkah politiknya, melainkan sebuah laporan mendalam media arus utama mengenai jejak kebijakan sang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, ketika masih menjabat di kementerian sebelumnya.

Tulisan tersebut menyinggung pembangunan proyek strategis nasional (PSN) berupa pabrik pupuk berskala besar di Fakfak, Papua Barat. Proyek ini sempat viral karena dinilai bermasalah dan disebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Namun alih-alih melihatnya semata sebagai kekeliruan kebijakan, ada sisi lain yang patut dicermati secara lebih jernih dan proporsional.

Fakta awalnya, proyek pabrik pupuk tersebut dirancang berdiri di atas lahan sekitar 200 hektare dan telah memasuki tahap peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 23 November 2023. Dalam perjalanannya, peran Bahlil dalam mendorong proyek ini terbilang signifikan.

Dari Bintuni ke Fakfak

Awalnya, proyek pabrik pupuk terbesar di kawasan Pasifik dan Asia ini direncanakan berlokasi di Teluk Bintuni. Namun kemudian lokasi dialihkan ke Fakfak. Perpindahan ini disebut-sebut dilatarbelakangi tingginya konflik kepentingan di lokasi awal. Fakfak, yang merupakan kampung halaman Bahlil, akhirnya dipilih sebagai lokasi baru.

Secara geopolitik dan ekonomi, Fakfak memiliki posisi strategis. Dari wilayah ini, pasokan pupuk dapat menjangkau Proyek Strategis Nasional di Merauke yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, pembangunan pabrik ini berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pupuk tertentu yang hingga kini masih terjadi.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, pabrik tersebut juga diproyeksikan menyasar pasar ekspor ke negara-negara Pasifik, Timur Tengah, dan Asia. Dari sudut pandang bisnis dan ketahanan pangan, peluang ini tentu sangat menjanjikan.

Pertanyaannya kemudian: apakah memindahkan lokasi proyek ke Fakfak merupakan sebuah kesalahan? Ataukah justru bagian dari strategi untuk memastikan proyek berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan?

Temuan BPK dan Perdebatan Kebijakan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya potensi kerugian negara lebih dari Rp2 triliun akibat pemindahan lokasi proyek dari Bintuni ke Fakfak. Selain itu, disebutkan pula biaya studi kelayakan di Fakfak yang telah mencapai lebih dari Rp200 miliar, serta kebutuhan rekayasa lahan sekitar 40 hektare karena kondisi kontur tanah yang dinilai bermasalah.

Temuan-temuan ini kemudian menjadi amunisi bagi sejumlah pihak untuk menyerang Bahlil secara personal. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tafsir atas kebijakan publik adalah hal yang wajar. Yang perlu dijaga adalah agar kritik tetap berada dalam koridor objektivitas, bukan menjadi alat pembunuhan karakter atau instrumen kepentingan politik tertentu.

Mimpi Anak Timur

Bahlil bukanlah figur yang lahir dari privilese. Ia tumbuh di Fakfak sebagai anak dari keluarga sederhana, berjalan kaki berkilo-kilometer ke sekolah, belajar dengan penerangan lampu minyak, dan menghadapi keterbatasan yang jamak dialami anak-anak di wilayah Timur Indonesia.

Kini, ia berada di lingkaran kekuasaan nasional. Tidak berlebihan jika ada keinginan kuat dalam dirinya untuk membawa perubahan nyata bagi daerah asalnya. Dalam konteks ini, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan simbol keberanian untuk memindahkan pusat-pusat pertumbuhan ke luar Jawa.

Berbeda dengan sebagian elite daerah yang terjebak dalam retorika anti-sentralisme, Bahlil justru memilih mengawinkan kekuasaan negara dengan naluri bisnis dan visi pembangunan. Sebuah pendekatan yang berisiko, tetapi juga menawarkan terobosan.

Di Tengah Pusaran Politik

Tidak dapat dipungkiri, posisi strategis Bahlil menjadikannya sasaran empuk dalam pertarungan kepentingan. Dalam politik, sering kali serangan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tangan pihak lain agar tampak objektif dan sahih.

Pemberitaan kritis tentu penting bagi demokrasi. Namun publik juga perlu waspada terhadap kemungkinan adanya orkestrasi kepentingan yang menjadikan isu kebijakan sebagai alat delegitimasi personal.

Terlepas dari segala kontroversi, satu hal yang layak dicatat: hingga kini, belum banyak figur nasional dari kawasan Timur Indonesia yang berani mendorong terobosan besar dengan skala dan risiko seperti ini.

Catatan Akhir

Apakah proyek pabrik pupuk di Fakfak akan sukses atau justru menjadi catatan kelam, waktu yang akan menjawab. Namun menilai Bahlil semata-mata sebagai sumber masalah tanpa melihat konteks, niat, dan kompleksitas kebijakan adalah penyederhanaan yang tidak adil.

Di tengah hiruk-pikuk viralitas dan polarisasi opini, publik seharusnya diberi ruang untuk melihat gambaran yang lebih utuh: tentang pembangunan, ketimpangan wilayah, dan keberanian mengambil risiko demi mimpi besar membangun Indonesia dari pinggiran.

Lamadi de Lamato

Direktur Eksekutif Abuleke Institute