KAMPAR – Pernyataan mengejutkan datang dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar yang sempat mengaku “lupa” terkait besaran anggaran makan dan minum di lingkungan pemerintah daerah. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ia akhirnya mengakui bahwa total anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp20 miliar.
Pengakuan ini sontak memantik perhatian publik. Pasalnya, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan keuangan daerah, angka fantastis tersebut dinilai perlu penjelasan rinci dan akuntabel.
Dalam keterangannya, Kabag Umum Setda Kampar menyebut bahwa alokasi anggaran makan dan minum tersebut tersebar dalam berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari rapat internal, jamuan tamu, hingga kegiatan seremonial lainnya. Ia berdalih bahwa besaran anggaran tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan operasional sepanjang tahun anggaran.
Namun demikian, pengakuan yang awalnya “terlupa” ini justru memunculkan tanda tanya besar. Publik menilai, pejabat yang mengelola anggaran semestinya memiliki pemahaman detail terhadap setiap pos belanja, terlebih yang bernilai miliaran rupiah.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola administrasi dan pengawasan internal. Anggaran makan dan minum yang mencapai puluhan miliar rupiah dinilai rawan menjadi celah pemborosan, bahkan berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.
“Anggaran sebesar itu harus dibuka secara transparan. Rinciannya harus jelas—digunakan untuk apa saja, siapa saja penerimanya, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya,” ujar salah satu analis kebijakan publik.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan detail berupa dokumen rincian penggunaan anggaran yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap rupiah uang negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ketika pejabat publik “sempat lupa” terhadap angka miliaran, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi—melainkan kepercayaan rakyat.
---
Catatan: Ditulis oleh Tim Redaksi / Wartawan Etalasenews.com
---
#EtalaseNews #Kampar #AnggaranDaerah #TransparansiPublik #GoodGovernance #APBD #SorotanPublik #BeritaRiau #KontrolSosial #JurnalismeTajam
