ETALASENEWS.COM — Sorotan tajam datang dari kalangan publik terhadap kinerja pengawasan DPRD Kabupaten Kampar. Aktivis muda, Firman Wahyudi, menilai lemahnya fungsi kontrol legislatif telah berdampak langsung pada lambannya kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar dalam merespons berbagai persoalan daerah.
Menurut Firman, idealnya DPRD sebagai representasi rakyat memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor kepentingan publik. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Fungsi pengawasan dinilai belum berjalan maksimal, sehingga berbagai persoalan daerah terkesan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.
“Jika pengawasan DPRD kuat, Pemda tentu akan bergerak cepat. Tapi yang terjadi hari ini justru stagnasi, bahkan cenderung mundur,” tegas Firman.
Kondisi ini, lanjutnya, semakin diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah. Alih-alih menunjukkan prioritas pada kebutuhan masyarakat, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kampar justru menuai sorotan publik.
Beberapa pos anggaran dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, seperti alokasi belanja makan dan minum yang dianggap berlebihan, hingga pengadaan mobil dinas mewah untuk Bupati Kampar, Ahmad Yuzar. Kebijakan tersebut memicu kritik tajam karena dinilai tidak mencerminkan semangat efisiensi yang sedang digaungkan.
Firman menilai, situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD Kampar harus segera memperkuat fungsi kontrolnya agar tidak terkesan menjadi “penonton” di tengah berbagai kebijakan yang menuai polemik.
“Pengawasan yang lemah akan melahirkan kebijakan yang tidak berpihak. DPRD harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan,” ujarnya.
Sejumlah kalangan masyarakat juga mulai mempertanyakan arah kebijakan pembangunan di Kampar yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik berharap adanya langkah konkret dari DPRD maupun Pemda untuk memperbaiki kinerja serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kampar maupun Pemerintah Kabupaten Kampar terkait kritik yang disampaikan tersebut.
---
Catatan kaki: Ditulis oleh Wartawan Etalasenews — Sumber: Tim Redaksi etalasenews.com
#EtalaseNews #Kampar #DPRDKampar #PemdaKampar #APBDKampar #TransparansiAnggaran #KontrolLegislatif #AhmadYuzar #RiauNews
