Kampar – Dinamika harga bahan pokok di Kabupaten Kampar kian memicu kegelisahan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, harga sembako di sejumlah pasar tradisional dilaporkan mengalami fluktuasi tajam, tanpa pola yang jelas. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan pokok rumah tangga, tetapi juga merembet ke sektor usaha kecil, termasuk pedagang jajanan rakyat seperti sate dan gorengan yang kini terpaksa menaikkan harga hingga 50 persen.
Fenomena ini menjadi ironi tersendiri. Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat justru dihadapkan pada lonjakan harga pada komoditas yang selama ini menjadi penopang konsumsi harian, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kenaikan harga dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain ketidakstabilan pasokan, meningkatnya permintaan, serta distribusi yang belum optimal. Situasi ini menciptakan efek berantai: harga bahan baku naik, pedagang kecil menyesuaikan harga jual, dan pada akhirnya konsumen menjadi pihak yang paling terdampak.
“Dulu gorengan itu jadi pilihan paling murah, sekarang harganya naik drastis. Mau tidak mau kami harus kurangi beli,” ujar salah seorang warga Kampar.
Sorotan publik pun mengarah pada kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK (Disperdagkop & UMK) Kabupaten Kampar. Sejumlah warga menilai pengawasan terhadap stabilitas harga belum berjalan maksimal. Bahkan, kritik mulai bermunculan yang mempertanyakan efektivitas kebijakan pengendalian harga di tingkat daerah.
“Ini bukan persoalan baru. Kalau harga terus tidak terkendali, berarti ada yang perlu dievaluasi secara serius. Pemerintah daerah harus hadir, bukan sekadar memantau,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Desakan kepada Bupati Kampar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran terkait pun semakin menguat. Publik menilai, diperlukan langkah cepat dan responsif, termasuk kemungkinan pergantian pejabat jika dinilai tidak mampu mengatasi persoalan yang berulang.
Di sisi lain, program pasar murah yang digelar pemerintah justru menjadi indikator kuat bahwa daya beli masyarakat sedang tertekan. Setiap pelaksanaan program tersebut selalu diserbu warga, mencerminkan kebutuhan mendesak akan akses pangan dengan harga terjangkau.
Pengamat ekonomi lokal menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tanpa intervensi yang tepat, bukan hanya inflasi daerah yang berpotensi meningkat, tetapi juga risiko penurunan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Stabilitas harga pangan adalah indikator penting kesehatan ekonomi daerah. Jika ini terganggu, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor,” ujarnya.
Situasi di Kampar saat ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga. Lebih dari sekadar angka statistik, persoalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan hidup sehari-hari.
Jika langkah konkret tidak segera diambil, bukan hanya harga yang terus merangkak naik—tetapi juga potensi meningkatnya ketidakpuasan publik.
Kini, perhatian tertuju pada Disperdagkop & UMK Kampar: apakah akan tetap bertahan dalam ritme lama, atau bergerak cepat menjawab keresahan masyarakat?
