KAMPAR — Ambisi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi pelatihan di Stanum mulai menuai sorotan. Di tengah dorongan membangun kemandirian fiskal daerah, pendekatan yang ditempuh dinilai masih bertumpu pada pola lama yang belum sepenuhnya menyentuh sektor produktif.
Program pelatihan yang dipusatkan di Stanum disebut sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik aparatur maupun masyarakat. Pemerintah daerah meyakini, peningkatan kualitas SDM akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan pada akhirnya mendongkrak PAD.
Namun secara faktual, struktur PAD daerah bertumpu pada pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tanpa pembenahan sistem pemungutan dan pengawasan, pelatihan berisiko menjadi kegiatan administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Di sisi lain, kekuatan ekonomi Kampar justru berada pada sektor riil seperti perkebunan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan pinang hingga kini masih didominasi penjualan dalam bentuk mentah, dengan nilai tambah yang relatif rendah. Kondisi ini secara langsung membatasi potensi peningkatan PAD dari sektor ekonomi lokal.
Minimnya hilirisasi menjadi salah satu persoalan mendasar. Tanpa pengolahan lanjutan, peluang memperbesar basis pajak daerah sulit dimaksimalkan. Situasi ini diperparah oleh sistem pengelolaan pendapatan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga membuka ruang terjadinya kebocoran dan inefisiensi dalam pemungutan.
Jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi, maka target peningkatan PAD dikhawatirkan hanya akan menjadi angka ambisius tanpa realisasi signifikan di lapangan.
Sejumlah kalangan menilai, Pemkab Kampar perlu melakukan lompatan kebijakan yang lebih konkret. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi dinilai menjadi langkah cepat untuk menutup celah kebocoran. Selain itu, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi kunci dalam memperluas sumber pendapatan daerah.
Pendekatan pembangunan ekonomi pun dinilai perlu bergeser dari pola pelatihan terpusat menjadi pendampingan langsung di tingkat desa. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas, tetapi benar-benar mendorong aktivitas ekonomi riil masyarakat.
Langkah Pemkab Kampar saat ini dapat dipandang sebagai fondasi awal. Namun tanpa keberanian melakukan perubahan mendasar, upaya peningkatan PAD berpotensi berjalan stagnan. Tantangan ke depan bukan sekadar menjalankan program, melainkan memastikan kebijakan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah.
Catatan kaki: Ditulis oleh Tim Redaksi etalasenews.com
Tagar:
#Kampar #PAD #Riau #EkonomiDaerah #KebijakanPublik #UMKM #Hilirisasi #Digitalisasi #EtalaseNews #AndalasTerkini
