Pekanbaru — Kritik publik terhadap kinerja DPRD Kota Pekanbaru memasuki fase yang semakin tajam. Dalam berbagai diskursus masyarakat, DPRD dinilai tidak lagi tampil sebagai pengawas yang kuat, melainkan sekadar menjadi “tukang stempel” atas kebijakan eksekutif.
Penilaian tersebut muncul seiring dengan minimnya respons kritis DPRD terhadap sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh Agung Nugroho. Publik menilai, kebijakan yang diambil belum menyentuh akar persoalan kota—mulai dari tata kelola perkotaan, pelayanan publik, hingga isu kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, gaya kepemimpinan Agung Nugroho juga tak luput dari sorotan. Ia dinilai lebih dominan pada pendekatan pencitraan dibandingkan menghadirkan kebijakan yang substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kondisi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan antara narasi pembangunan dengan realitas di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik turut mengarah pada peran Markarius Anwar. Dalam dinamika politik yang berkembang, ia dinilai berperan sebagai penghubung komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa peran tersebut cenderung mengarah pada upaya melobi DPRD agar mengaminkan berbagai kebijakan pemerintah kota.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, dalam sistem pemerintahan daerah, keberanian DPRD untuk bersikap kritis merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Publik pun mendorong agar DPRD Kota Pekanbaru segera memperkuat peran dan keberpihakannya kepada masyarakat. Sikap kritis dinilai sangat dibutuhkan agar Kota Pekanbaru mampu mengejar ketertinggalan di berbagai sektor, serta memastikan warga mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih serius dan merata.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak terkait atas berbagai kritik yang berkembang.
---
Catatan kaki: Ditulis oleh Tim Redaksi/Wartawan etalasenews.com
#EtalaseNews #Pekanbaru #DPRDPekanbaru #AgungNugroho #MarkariusAnwar #KritikPublik #Otokritik #GoodGovernance #PembangunanDaerah
