Siak – Bupati Siak terpilih, Afni, menegaskan komitmennya dalam menata keuangan daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta efisien. Dalam pernyataannya pada Kamis (22/5/2025), Afni menyampaikan beberapa arahan penting kepada tim transisi dan jajaran Pemkab Siak, menyusul ditemukannya beban tunda bayar sebesar sekitar Rp 331,327 miliar.
Afni menjelaskan bahwa tunda bayar ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru. Ia meminta agar proses lelang proyek fisik yang tidak mendesak ditunda terlebih dahulu dan anggaran difokuskan pada pelunasan utang serta program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap belanja harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata. Jangan lagi lelang dilakukan berbasis utang, ini bisa memperburuk kondisi fiskal Siak,” tegas Afni.
Mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Afni mengingatkan agar seluruh OPD taat aturan dan tidak memulai proyek tanpa kepastian pendapatan.
Ia juga menekankan bahwa hak-hak pegawai, terutama guru dan tenaga kependidikan, harus menjadi prioritas pembayaran agar stabilitas ekonomi mikro tetap terjaga.
Afni juga meluruskan sejumlah isu yang beredar di tengah masyarakat dan internal birokrasi.
“Tidak benar ada transaksi apapun untuk mutasi jabatan selama masa transisi. Tidak ada pengumpulan SK pegawai untuk diatur-atur, dan tidak ada utusan saya atau Pak Syamsurizal untuk bagi-bagi jabatan. Kalau ada yang jual nama kami, jangan dipercaya!” ujarnya.
Afni meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tetap bekerja secara profesional tanpa terganggu rumor yang berkembang, dan menyerukan semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Lebih jauh, Afni meminta OPD terkait segera siaga menghadapi musim kemarau dan potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kesiapan alat dan sistem mitigasi harus dicek ulang agar respons cepat dapat dijalankan.
Sementara itu, peningkatan anggaran untuk bagian pertanahan juga menjadi perhatian, terutama guna percepatan pemetaan hak tanah dan kawasan hutan. Afni menyebut, hal ini adalah bagian penting dari visi misinya untuk memperjuangkan hak rakyat atas tanah dan hutan di Siak.
Afni menutup pernyataannya dengan mengajak publik ikut serta mengawal proses transisi dan perumusan RPJMD Siak ke depan. Ia berharap semangat kolaboratif akan membawa Siak menuju perubahan yang lebih baik.
“Yang kita kelola adalah uang rakyat. Jadi mari jujur-jujuran saja. Kita ingin mulai pemerintahan ini dengan bersih, terbuka, dan fokus pada pelayanan,” pungkasnya. (hr)
.jpg)
