Kampar — Gelombang desakan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah kian menguat. Mahasiswa asal Kabupaten Kampar menyatakan tengah menyusun strategi untuk menggelar aksi di depan gedung (KPK RI) di Jakarta. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk tekanan moral agar KPK segera turun ke Kampar dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada anggaran rutin, khususnya belanja makan dan minum (mamin) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp33 miliar.

Rencana aksi tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan anggaran operasional yang selama ini kerap dianggap sebagai pos “aman”. Mahasiswa menilai, angka puluhan miliar rupiah untuk belanja mamin bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah perwakilan mahasiswa Kampar menyampaikan bahwa aksi ini sedang dimatangkan secara terorganisir, dengan fokus mendorong KPK agar tidak menunggu laporan formal, melainkan melakukan penelusuran awal terhadap dugaan yang berkembang. Mereka menegaskan bahwa pengalaman berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik korupsi kerap berawal dari anggaran rutin yang dimanipulasi secara sistematis, mulai dari pemotongan, mark-up, hingga distribusi melalui perantara.

Fenomena tersebut menjadi cermin bagi daerah lain, termasuk Kampar. Dengan nilai anggaran mamin yang mencapai Rp33 miliar, publik menilai pengawasan yang ketat seharusnya menjadi prioritas. Tanpa transparansi yang memadai, ruang kecurigaan akan terus terbuka, bahkan berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius.

Dalam rencana aksinya, mahasiswa membawa tuntutan agar KPK melakukan penyelidikan awal, mendorong audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, serta menuntut keterbukaan informasi kepada publik. Mereka juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menunggu hingga terjadinya operasi tangkap tangan berikutnya.

Di tengah sorotan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berada pada posisi yang menentukan. Besarnya anggaran operasional memang dapat dibenarkan dalam kerangka kebutuhan birokrasi, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas, angka tersebut justru memicu pertanyaan publik. Desakan mahasiswa ini menjadi penanda bahwa kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran semakin menguat dan tidak bisa diabaikan.

Rencana aksi di Jakarta bukan sekadar unjuk rasa, melainkan sinyal kuat bahwa publik menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemberantasan korupsi saat ini, langkah preventif menjadi kunci, sebelum penindakan menjadi satu-satunya jalan.

Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan kompilasi data, analisis, serta perkembangan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi.

Penulis:
Tim Redaksi etalasenews.com

#Kampar #KPK #AksiMahasiswa #KorupsiDaerah #OTT #TransparansiAnggaran #Riau #EtalaseNews